Persoalan etika dan moral yang dimiliki para politisi  di republik yang mengaku Pancasila ini baru sekedar jadi wacana. Seperti yang terjadi pada Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah (RAC) yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, hingga hari ini, dirinya masih resmi menjabat sebagai Gubernur Banten. 

Padahal, sebagaimana yang dilihat di berbagai media, desakan agar Atut mundur begitu keras disuarakan rakyat dan beberapa politisi di DPRD Banten. Secara Undang-undang Ratu Atut memang mendapatkan pembenaran untuk tidak mundur. Namun bagaimana jika dilihat dalam konteks etika dan moral?

Seperti yang tadi dikatakan bahwa akhir-akhir ini permintaan masyarakat Banten yang terwakili terutama di beberapa anggota Dewan DPRD Banten, mendesak agar gubernur wanita pertama di Indonesia itu untuk mundur.

Namun hingga kini Ratu Atut menolak mundur dari kursi jabatanya. Secara etika dan moral, tentu saja pilihan Ratu Atut dinilai tidak bermoral dan cacat secara etika pemerintahan. Dari sinilah kemudian kajian etika dan moral seorang pemimpin, termasuk Ratu Atut perlu dipersoalkan.

Soal etika dalam berpolitik memang bisa ditelusuri ke dalam filsafat politik kenegaraan dan ajaran Islam yang jauh-jauh hari sudah diajarkan Muhammad SAW dan pemikir kenegaraan. Salah satunya apa yang disampaikan Plato, seorang filusuf Yunani.

Menurut Plato, kepempimpinan politik mestinya bersandar pada pribadi yang baik dan bermoral. Wujud kepribadiaan ini umumnya di dapat dari ketinggian moral (ilmu dan agama) dari individu itu sendiri.

Plato sebagai seorang filusuf mengidealkan jika kepemimpinan politik mestinya diserahkan kepada para filosof (the philoshoper king) yang menurutnya baik-buruknya pemerintahan tergantung dari kualitas kepribadiaan pemimpinnya.

Begitu pula dalam Islam sebagai agama yang diyakini mayoritas rakyat Banten termasuk Ratu Atut. Jika merujuk kepada konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasullah SAW, persoalan etika sebagai pemimpin menjadi point penting dalam kancah kepemimpinan Islam.

Bahkan, Nabi sendiri tak sungkan-sungkan untuk menghukum pemimpin atau anak buahnya yang terbukti melanggar etika atau moral selama memimpin. Selama hidupnya, Nabi memuja etika dan moral sebagai pegangan kehidupan.

Banyak risalah tentang Nabi yang mendukung argumentasi di atas. Sebab, Nabi bersandar pada Wahyu Tuhan sebagai sumber utama etika dan moral. Adapun ciri kepemimpinan Rasullah SAW, sebagaimana yang sering dikutip di buku-buku kepemimpinan ialah Sidiq, amanah, tabligh dan fathanah.

Merujuk kepada alam filasafat kepemimpinan sebagaimana yang disampaikan Plato, maka Kepemimpinan yang dikomandoi oleh Ratu Atut tentu saja masih jauh secara etika, apalagi moral. Ratu Atut dalam terminologi politik bukanlah seorang filosof sebagaimana yang dicirikan Plato (memiliki jiwa bijaksana) yang "legowo" mundur dari jabatannya.

Bagi Ratu Atut, persoalan mundur atau tidaknya bukan menjadi soal utama. Sebab, dirinya baru jadi tersangka bukan terdakwa. Dalam konteks ini Ratu Atut dan pendukungnya memang benar. Bahkan, Ratu Atut sudah tepat memposisikan dirinya sebagai orang yang menjalankan konstitusi.

Namun, jika berkaca pada moralitas sebagai seorang pemimpin, Ratu Atut telah cacat. Mengapa? Dengan dirinya dijadikan tersangka dan di tahan oleh KPK, itu membuktikan selama menjabat di Banten, Ratu Atut memang bermasalah. Akibatnya, KPK meyakini Ratu Atut sebagai pemimpin korup dan tidak amanah.

Belum lagi tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan Banten, makin hari makin meragukan keseriusan pemerintah provinsi Banten untuk mengurusi rakyatnya. Ratu Atut sebagai orang yang (seharusnya) beretika dan bermoral sudah sepantasnya mundur sebagai gubernur dan fokus pada kasus hukum yang saat ini sedang menyanderanya.

Walaupun Undang-undang dan seperangkat aturan yang memundurkannya tidak ada sama sekali. Serahkan saja Banten kepada  pihak yang ditunjuk Undang-undang untuk menggantikan dirinya. Apabila dikemudian hari, Ratu Atut tidak terbukti bersalah di Pengadilan, Undang-undang menegaskan jika Ratu Atut pantas dipulihkan atau istilahnya direhabilitasi nama termasuk jabatannya (Jika terbukti tidak salah).

Dari perspektif inilah muncul sebuah persoalan besar apakah Ratu Atut tidak bisa dimundurkan atau non-aktif hanya karena Undang-undang atau perangkat aturan yang mengaturnya tidak ada guna memaksanya mundur sebelum menjadi terdakwa??.

Lalu, apakah dengan mendesak Ratu Atut secara etika dan moral agar dirinya mundur sebagai gubernur akan berhasil menyadarkan politisi Golkar tersebut?? Ratu Atut yang secara etika dan moral memang sudah tidak peka rasanya pantas disebut sebagai diktator yang enggan mundur dari kekuasaannya.

Menyandingkan Ratu Atut dengan para diktator yang "ogah" mundur sebagai penguasa karena didesak oleh rakyatnya bukan tanpa alasan atau sembrono. Beberapa alasan yang membuatnya menerima predikat itu sangat banyak. Salah satunya "etika politik" Atut yang "minus". Sebagai seorang politisi, Ratu Atut telah "mengangkangi" hukum di atas kepentingan pribadinya.

Bagi Ratu Atut, soal status barunya sebagai tersangka bukanlah persoalan etika atau moral, justru sebaliknya, Ratu Atut menganggap dirinya sebagai "korban politik" yang dijatuhkan oleh lawan-lawanya.

Sungguh, kasus Ratu Atut yang "ogah" mundur merupakan kejutan di akhir tahun 2013 bagi dunia perpolitikan nasional dan Banten khususnya. Pasalnya, sistem demokrasi yang salah satunya dipraktikkan di Banten, pada akhirnya justru melahirkan diktator seperti Ratu Atut yang "emoh" untuk melepaskan dirinya dari kursi gubernur.

Mungkin bagi Ratu Atut, kekuasaan adalah segalanya. Kekuasaan adalah "dirinya" dan jika "dirinya" lepas dari kekuasaan tersebut, maka hilanglah juga "dirinya".

Sungguh sebuah ciri dari seorang Diktator sejati yang dimiliki dan tumbuh di tanah Banten sejak reformasi dibanggakan tahun 1998. Pantaskah Ratu Atut disebut sebagai diktator?, Saya rasa pantas-pantas saja.
 
Oleh Rudy Gani : Ketua Umum Badko HMI Jabotabeka-Banten 2010-2012.