Opini
27/03/2014 15:09
Ilustrasi - Pertarungan politik menuju kursi empuk membuat sebagian para calon wakil rakyat (caleg) mendatangi praktik-praktik perdukunan, guna mencapai tujuanya, menang. (FOTO: NET)
\"Share

Tidak lama lagi pesta demokrasi terbesar tahun ini akan digelar. Seluruh partai peserta pemilu bahu-membahu menggelar kampanye untuk bisa meraup suara mayoritas. Para calon wakil rakyat (caleg) kasak kusuk menempuh berbagai cara agar bisa menang. Di Pangandaran, Jawa Barat, seorang caleg mendatangi tempat keramat agar usahanya menjadi anggota dewan terkabul, meski ia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan medan yang terjal. Ada juga caleg yang rela merogoh koceknya yang lumayan untuk membayar guru spiritual (dukun) agar mendapatkan ‘petunjuk’ supaya bisa menang.

Para dukun politik saat ini (menjelang kampanye) kebanjiran ‘job’ yang ‘extra’ dari hari-hari biasa. Dan ‘petunjuk’ sang dukun meski aneh tetap dilakukan oleh para caleg dari berbagai partai. Ada yang harus membeli batu akik dan mandi di danau, mandi di sungai, menyembah pohon, ada juga yang harus ritual di gunung, mandi kembang, di pantai dan lain sebagainya.

Sementara, dua orang caleg dari Semarang saat melakukan ritual menjelang pemilu di Gua Langse, Pantai Selatan mengalami kecelakaan. Satu orang tewas terpeleset dalam peristiwa tersebut, seorang lainnya luka patah kaki. Meski ritual perdukunan seperti ini banyak resikonya, namun tak sedikit para caleg yang penasaran dan tak peduli dengan bahayanya. Di benaknya hanya ada bagaimana agar bisa menang. Ambisi untuk menduduki kursi parlemen telah menguasai diri mereka dan merenggut akal sehat mereka.

Sistem Demokrasi Biang Penyebabnya

Demokrasi telah menempatkan manusia berada setara atau bahkan lebih tinggi dari Pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Bagaimana tidak? Dalam alam demokrasi, manusia diberikan kebebasan yang luas untuk bisa membuat hukum menyaingi hukum buatan Tuhan. Karena prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi mengharuskan rakyat diberikan kebebasan (freedom). Maka, dalam demokrasi, kebebasan beragama, berpendapat, berekonomi, dan perilaku mutlkak harus diberikan, termasuk kebebasan dalam membuat aturan sendiri serta berperilaku tak seperti layaknya manusia yang berakal seperti melakukan ‘kebodohan’ perdukunan menjelang pemilu tersebut tanpa mengindahkan aturan-aturan agama.

Ya, demokrasi telah merenggut akal sehat manusia. Sistem pemilu yang diberlakukan sekarang membuat para caleg kalang kabut. Lebih dari 200 ribu calon wakil rakyat akan memperebutkan 20.257 kursi DPR.

Menurut data KPU, alokasi kursi di DPR RI tetap yaitu 560 kursi. Kursi tersebut akan diperebutkan oleh 6.607 caleg dari 12 partai. Jadi jumlah yang terpilih nantinya hanya sekitar delapan persen saja. Sementara di DPRD I dan DPRD II, tersedia 2.137 kursi di DPRD Provinsi, dan 17.560 kursi di DPRD Kab/Kota. Maka jumlah totalnya adalah 20.257 kursi dan kursi sebanyak itu akan diperebutkan oleh lebih dari 200 ribu caleg. Bisa diprediksi, kemungkinan jadi wakil rakyat hanya 10 persen. Lagi-lagi, kemungkinan caleg gagal lebih besar daripada menang. Hal inilah yang membuat para caleg mau melakukan apa saja demi bisa meraih kemenangan. Termasuk melakukan ‘kegilaan dan kebodohan’ melakukan perdukunan.

Perdukunan, Bolehkah?

Fitrahnya manusia ingin berkuasa, ia termasuk dalam naluri eksistensi diri (Gharizatul baqa’). Termasuk keinginan para caleg menduduki kursi parlemen adalah lahir dari fitrah ingin berkuasanya manusia. Hanya saja naluri ini tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri mengikuti hawa nafsu manusia. Harus ada aturan dari Sang Pencipta yang telah memberikan naluri tadi untuk mengendalikan hasrat berkuasa manusia agar tidak terjerumus ke dalam lembah kenistaan, menghalalkan segala cara seperti melakukan klenik.

Klenik atau perdukunan diharamkan dalam Islam. Seseorang yang mempercayai dan melakukan perdukunan berarti melakukan kesyirikan. Artinya adalah bahwa seseorang yang mempercayai dukun berarti menjadikan tuhan lain selain Allah, ia lebih percaya kepada makhluk dari pada Allah. inilah bentuk kesyirikan yang menjerumuskan seseorang kepada dosa besar. Na’udzubillah….

“Siapapun yang mendatangi dukun dan menanyakan tentang suatu hal maka dia tidak akan diterima taubatnya selama 40 hari, sedang kalau ia percaya terhadap apa yang diucapkannya maka dia telah kafir”. (HR. Thabrani)

Maka, membiarkan manusia melakukan perdukunan adalah perbuatan dosa yang akan diganjar dengan neraka.

Islam Memberi Jawaban

Ketika Allah menciptakan manusia sekaligus fitrahnya (termasuk fitrah naluri eksistensi diri/gharizah baqa’), Allah pun memberikan cara pemenuhannnya yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia dibiarkan untuk berkuasa selama tidak menempuh hal-hal yang diharamkan.

Dalam Islam, seorang laki-laki dibolehkan untuk menduduki jabatan sebagai khalifah kaum muslimin, menjadi pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan (mu’awin tafwidh), mu’awwin tanfidz, wali, amil, qadhi, amirul jihad, direktur departemen, anggota majelis ummat, dan lain-lain. Wanita pun dibolehkan menjadi qadhi, anggota majelis ummat, pegawai negeri, guru, dan lainnya. Artinya banyak posisi yang bisa ditempati oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan naluri baqa’ nya. Hanya saja, berkuasanya mereka di bidang pemerintahan ataupun majelis ummat bukan dalam rangka menyaingi Pencipta. Dalam Islam, seorang kepala Negara ataupun anggota majelis ummat tidak berhak membuat aturan sendiri. Yang berhak membuat aturan hanyalah Allah SWT.

Firman Allah SWT :

Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui“ (QS Yusuf [10]: 40).

Allah mencela orang-orang yang membuat hukum/aturan. “Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang dzalim itu akan memperoleh adzab yang amat pedih”.

Dalam Islam, para wakil rakyat, dalam hal ini disebut Majelis Ummat, dipilih langsung oleh rakyat di wilayah pemilihannya. Majelis ummat dalam sistem pemerintahan Islam (disebut Khilafah) tidak memiliki fungsi legislating dan budgetting sebagaimana yang ada dalam sistem demokrasi. Majelis ummat hanya memiliki fungsi penyampai pendapat umat dan koreksi kepada penguasa. Maka, tidak ada kewenangan yang bisa ditransaksikan/dikomersilkan dalam majelis ummat. Sehingga politik transaksional tidak akan pernah terjadi dalam sistem Khilafah. Tidak seperti sekarang, para caleg berlomba-lomba untuk bisa duduk di parlemen agar bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya meski harus melakukan tindakan yang melanggar aturan Allah SWT.

Dalam Khilafah, yang berhak membuat peraturan adalah As-Syarii (Allah SWT). Kepala Negara dalam Khilafah (disebut Khalifah), tinggal melaksanakan peraturan yang sudah jelas hukum syara’ nya. Misalnya tentang keharaman riba, zina, pencurian, pembunuhan dan lainnya. Sementara perkara yang belum jelas hukum syara’ nya, maka akan dilakukan ijtihad yang digali dari hukum syara’ oleh para mujtahid. Dan khalifah nanti akan mengadopsi hasil ijtihad yang dinilai kuat dalilnya.

Sesungguhnya seluruh perbuatan manusia akan diminta pertanggunngjawaban di akhirat kelak. Tak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah.

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”. QS al-Qiyamah [75]: 36).

Maka, kembali kepada Islam adalah solusi terbaik. Wa Allahu ‘alam bishshawab.

Oleh : Lilis Holisah, Pendidik Generasi di HSG SD Khoiru Ummah Ma’had al-Abqary Serang-Banten

Berita Terkait

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek