Opini
13/03/2014 09:18
Kampanye terbuka pemilu 2014 9 April mendatang kian dekat, para Caleg sudah dipastikan siap tempur habis-habisan demi meraih mimpi duduk manis dikursi empuk. (FOTO: NET)
\"Share

Pelaksanaan pemilihan umum 2014 tinggal menghitung hari, parpol-parpol bergerak cepat untuk mencari dukungan ke lumbung-lumbung suara. Dari desa sampai kota semua jadi tempat untuk menebar citra, dukungan dicari kesana-kesini agar nanti bisa jadi mentri. Dilansir diberbagai media KPU telah menetapkan jumlah caleg yaitu 6.608 nama, sementara data statistik proyek penduduk indonesia 2000-2025 jumlah penduduk indonesia kurang lebih 243,903,318 jiwa, ini berarti hanya 0,0000027092 rakyat indonesia yang siap dipilih menjadi perwakilan dari bangsa yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke tiga di dunia. Banyak kemungkinan yang akan terjadi, namun jika secara logika sangat kecil kemungkinan caleg-caleg nanti yang terpilih dapat mewakili kepentingan rakyat.

Diantara hiruk pikuk perpolitikan bangsa ini, fenomena yang unikpun mulai bermunculan, banyak rakyat yang berbondong-bondong mempertaruhkan nasibnya untuk mencalonkan diri menjadi angota legislatif kedepan, dilangsir dilaman merdeka.com pada 5 februari lalu ada juru tulis pidato Gubernur mengundurkan diri demi jadi caleg. Dalam siaran liputan6 tanggal 24 januari 2014, Sarono salah satu caleg, profesinya sebaga pekerja bangunan tidak membuat tekadnya untuk memperbaiki kondi bangsa ini terkuncil dalam status sosial tersebut. Pak Sarono adalah cerminan dari ketidak percayaan rakyat atas pola tingkah para wakil di DPR/MPR dan Pejabat teras Negara ini.

Degradasi Moral dan tanggung jawab yaitu korupsi sering kali menjadi topik utama di media massa. Sebenarnya jika dicermati dari jumlah caleg dan jumlah masyarakat Indonesia belumlah cukup representatif, pasalnya jika jumlah caleg sedikit maka kemungkinan untuk memilih wakil yang tepatpun kecil.

Jangan Seleksi Wakil Dari Dompet

Fenomena menjadi caleg harus siap kantong “tebel” sangatlah identik, seleksi didalam tubuh partai polik pun menjadi sasaran. Partai politik yang mengembor-gemborkan sebaga sarana pengkader calon pemimpin bangsa, ternya juga menyeleksi dengan dana yang dipunya. Budaya “jor-joran” saat kampaye menjadi alasan utama, hasilnya “ambil sebanyak-banyaknya saat memimpin.” Memang begini jika masih perut yang menghasut, sementara banyak rakyat yang masih tertipu “janji manis niat politis” para calon pejabat teras. Fakta menarik atau kritik kondisi sosial sudah sering dilemparkan oleh para pengamat politikus. Sementara pertarungan tingkat tinggi para partai sudah mulai menggelisahkan. Sudah saatnya rakyat mengambil alih bangsa dengan memanfaatkan sistem.

Otomoni Daerah Harus Maksimal

Teringat dengan penetapan R.I.S yang diterapkan pada rezim Soekarno, buah dari reformasipun tak jauh beda. Indonesia sekarang telah mengalami negara semi serikat dimana setiap daerah mendapatkan hak otonom untuk menentukan nasib daerahnya. Maka yang harus menjadi sasaran target rakyat Indonesia adalah pembagunan sarana dan fasilitas disetip daerahnya, bukan lagi berfikir bagaimana hidup di kota besar Jakarta.

Daerah Mandiri

Daerah mandiri di Negri ini mungkin terbilang jarang atau bahkan tidak ada, pasalnya setiap daerah selalu menggantungkan nasibnya pada pemerintah pusat, hasilnya adalah perebutan kekuasaan yang terjadi di pusaran pemerintah belakangan ini. Sebenarnya jika setiap daerah dibangun dengan sarana dan fasilitas yang cukup yaitu jalan sebagai saran transportasi, pasar dan bank sebagai sarana ekonimi, listrik sebagai sarana informasi tentu orang-orang desa tak perlu lagi berdesak-desakan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Sarana dan Fasilitas yang ramah lingkungan, tanpa eksploitasi alam harus dirumuskan oleh kementrian daerah. Tenaga-tenaga ahli yang ada di Negri ini juga harus dapat memberikan partisipasi, bukan hanya berkumpul di kota. Setelah terbentuknya derah mandiri dengan indikator pemerintah setempat dapat menjadi hidup dan kehidupan masyarakatnya berupa jaminan pendidikan, jaminan kesehatan dll, tentu elit di Negri ini tak lagi sibuk adu “jotos atau perang urat saraf” di gedung dewan.

Berbasi Riset Dan Produk

Para ahli, lulusan sekolah tinggi atau Univeritas-Universitas di Negri ini harus mulai dipasang dan dipaksa turun ke pelosok-pelosok daerah terpencil, hal ini bertujuan untuk memberikan ilmunya kepada para petani, para peternak dan para nelaya di Negri. Turunnya para ahli tentu dibarengi dengan riset-riset yang harus dilakukan. Hasil dari riset-riset yang dilakukan oleh para ahli tentu dapat dikembangkan oleh tiap daerah agar potensi yang tersimpan di Negri ini tidak hanya menjadi pergunjingan di luar sana atau yang lebih parah di keruk oleh pemodal asing yang terlebih dulu mempelajari kekayaan Negri ini. Pasalnya di Negri yang “gemah ripah lojinawi” semua hanya berdasarkan intiuisi minim ilmu yang diterapkan di lapangan. Transfromasi ilmu dari ahli kepada para praktis sangatlah dibutuhkan mengingat pasca pemanasan global, bumi ini sudah berganti rupa, alam tak ramah biasa dan bahaya bagi orang yang tak tau apa-apa.

“Sudah saatnya kita buang jauh rumus asing, kita harus turun ke jalan-jalan memeriksan keadaan” (W.S. Rendra)

Oleh : Sugeng Riyanto
Berita Terkait

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek