Ekonomi
Senin 13 Januari 2020 08:46
Sekjen DPP Garteks KSBSI, Trisnur Priyanto (kanan) dalam kesempatan sosial di Serang Banten. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

BANTENEXPRES - PRESIDEN Joko Widodo dalam pidato pelantikan sebagai Presiden RI [2019-2024], mengutarakan niatnya untuk menyederhanakan regulasi dan mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar atau Omnibus Law, yaitu UU penciptaan lapangan kerja serta UU pengembangan UMKM.

Rancangan Undang-undang tersebut tuai pro kontra, terutama di kalangan kaum  buruh dan aktivis-aktivis serikat pekerja termasuk para pakar hukum di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ini berpotensi melanggar hak warga negara terutama buruh dan keluarganya yang dijamin konstitusi. Juga, bakal mengancam pemenuhan dan perlindungan hak buruh ke depan.

Sementara, Sekjen DPP Garteks KSBSI, Trisnur Priyanto, mengungkapkan pendapatnya terkait perkara Omnibus Law ini.

“Istilah ini pertama muncul saat pidato pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI 2019-2024. Apa sih Omnibus Law ini?,” kata Trisnur. “Omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya "Banyak", dalam segi hukum Omnibus selalu disandingkan dengan Law atau Bill,” lajut dia menjelaskan.

Omnibus Law-atau suatu peraturan yang di buat berdasarkan kompilasi beberapa peraturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda.Tujuannya untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran, tapi terobosan ini belum pernah dilakukan di tanah air, ini tidak akan mudah, menurut Trisnur.

“Mungkin, ini mungkin ya, anggota dewan [DPR] belum punya kemampuan dan dukungan teknis dalam membahas model Undang-Undang seperti ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Pasca Tsunami, KSBSI Salurkan Sembako Dua Mobil di Labuan

Menurutnya lagi, dari sisi regulasi ketenagakerjaan, ia melihat ada upaya pengalihan isu, dimana pada waktu itu isu revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 banyak mengalami penolakan dari kaum buruh.

“Melalui Omnibus ini revisi bahkan pencabutan pasal per pasal yang pro dengan buruh akan di hapus, pada akhirnya jika ini benar terjadi RUU Cipta Lapangan Kerja dibahas akan semakin membuat posisi buruh semakin menderita,” cetus dia.

Lah ko bisa? lanjut dia, padahal Undang-undang dibuat untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Di dalam Draft RUU ini menurutnya banyak sekali pesanan dari kaum kapitalis, seperti :
a. Jaminannya sosial terancam hilang
b. TKA di permudah
c. Presiden bisa mencabut Perda
d. Pengusaha Nakal terbebas dari ancaman pidana karena Sanksi hanya administratif
e. Outsourcing dan kerja kontrak diperluas dan dipermudah
f. Buruh mudah ter PHK
g. Hak pesangon akan dihilangkan
h. Upah minimum akan dihilangkan, dll.


“Menyikapi hal ini kami FSB Garteks bersama dengan KSBSI akan turun ke jalan untuk menolak RUU Cipta Lapangan Kerja. Tolak Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja tapi tidak bisa cipta kesejahteraan pekerja. Harus di lawan,” demikian tulis Trisnur dilaman sosial media Facebook-nya, Ahad (12/01). (ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek