‎BANTENEXPRES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda nasional pemerintahan Prabowo Subianto menuai beragam tanggapan di daerah. Di Kota Tangerang, sejumlah pegiat sosial menyatakan sikap kritis bahkan penolakan terhadap implementasi program unggulan Prabowo-Gibran itu. 

‎Pegiat sosial Kota Tangerang, Saipul Basri yang akrab disapa Marcel, menyampaikan kekhawatirannya apabila pelaksanaan MBG berdampak pada alokasi anggaran pendidikan yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.
‎
‎"Kita semua tahu bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD adalah amanat Undang-undang. Jangan sampai program MBG justru menggeser atau mengurangi porsi anggaran pendidikan yang sudah diatur," kata Marcel dalam keterangannya, Rabu (25/02).
‎
‎Menurutnya, pendidikan bukan hanya soal makan siang gratis, tetapi juga soal kualitas guru, sarana-prasarana, dan akses belajar yang merata. Kata dia, dari pada program MBG sebaiknya menggratiskan sekolah dan membangun sekolah yang rusak. 
‎
‎"Kalau ruang kelas masih rusak, fasilitas minim, dan kesejahteraan guru belum optimal, lalu anggaran tersedot untuk program yang belum matang, ini tentu harus jadi perhatian serius," ujar dia.
‎
‎Selain persoalan anggaran, Marcel juga menyoroti sejumlah konten viral di media sosial yang memperlihatkan menu MBG dinilai tidak layak dan terkesan asal-asalan.
‎
‎"Kita melihat sendiri di media sosial ada menu yang porsinya kecil, lauknya minim, bahkan tampilannya tidak mencerminkan standar makanan bergizi. Kalau ini benar terjadi di lapangan, tentu sangat memprihatinkan," tuturnya. 
‎
‎Menurutnya lagi, jika program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, maka standar komposisi nutrisi, kebersihan, dan kualitas bahan makanan harus jelas dan terukur.
‎
‎"Jangan sampai disebut bergizi, tapi kandungan gizinya tidak sesuai standar. Harus ada transparansi soal siapa penyedia, bagaimana proses pengadaan, dan bagaimana pengawasannya," cetus Marcel.
‎
‎Pada prinsipnya, imbuh Marcel, ia mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat. Tapi program Makan Bergizi Gratis jangan sampai hanya menjadi proyek seremonial tanpa pengawasan yang jelas dan data penerima yang akurat apalagi dengan jumlah anggaran yang cukup fantastis. 
‎
‎"Banyak anak yang memang membutuhkan asupan gizi, tapi mekanismenya harus transparan. Jangan sampai anggaran besar digelontorkan, namun di lapangan tidak maksimal atau bahkan menimbulkan polemik," tegas Marcel menutup. 
‎
‎(MAN/ZIE) 
‎