‎BANTENEXPRES - Pengamat politik Adib Miftahul menilai kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang hilang keberanianya dalam hal daya kritis terhadap eksekutif. 

‎Adib menegaskan, keberanian dan fungsi pengawasan adalah identitas anggota DPRD dan hal tersebut juga haknya para wakil rakyat untuk mengkritisi kinerja eksekutif. 
‎
‎"Tapi tidak ada keberanian daya kritis akhirnya. Mereka sebetulnya orang-orang yang memang tidak membawa aspirasi rakyat. Mereka sebenarnya adalah pebisnis rakyat," kata Adib kepada BantenExpres, pekan kemarin. 
‎
‎"Saat Pileg mereka mengeluarkan uang dan itu mereka anggap beli. Jadi ketika mereka mendapat suara, ya saya udah beli bodo amat suara rakyat," cetusnya. 
‎
‎Adib melihat kinerja para wakil rakyat Kota Tangerang selama setahun ini lebih seperti mereka mencari atau mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan saat Pileg. 
‎
‎Indikatornya, kata dia, para anggota dewan lebih banyak menggelar rapat-rapat. Menurutnya, sisi untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat itu jauh. 
‎
‎"Bagaimana fokus mereka adalah mengembalikan pundi-pundi keuangan mereka yang sudah dikeluarkan saat Pileg," ujar dosen Fisip UNIS Tangerang ini. 
‎
‎"Indikatornya apa? Lihat aja tuh tunjangan rumah, tunjangan transportasi, dan lainnya," kata Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) ini. 
‎
‎Dengan sudah diberikannya fasilitas-fasilitas yang super wow seperti itu, prioritas bagaimana mereka berkhidmat berjuang untuk masyarakat haruslah menjadi tujuan yang paling utama, menurutnya. 
‎
‎"Tujuan perut sendiri, tujuan golongan sendiri, tujuan partai sendiri harusnya nomor belakang. Yang pertama adalah rakyat, mereka harus ingat itu," tegas Adib. 
‎
‎Sebagai informasi, DPRD Kota Tangerang juga merenovasi interior ruangan fraksi-fraksi, ruangan Banggar Bamus, Bapemperda, BKD, Sekretaris hingga pergantian wallpaper setiap sudut ruangan dengan menelan anggaran fantastis kurang lebih Rp2,5 miliar di akhir tahun 2025. 
‎
‎Publik berharap kinerja wakil-wakil rakyat akan lebih maksimal, ditingkatkan. Tidak hanya fasilitas saja yang super, tunjangan besar, ruangan kinclong tapi soal kinerja juga harus lebih moncer. 
‎
‎Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo mengatakan, haknya masyarakat, akademisi untuk menilai kerja-kerja para anggota dewan.
‎
‎"Masalah penilaian, tidak fair jika kita menilai diri sendiri. Jadi buat saya, masyarakat ataupun akademisi dengan keilmuanya yang lebih berhak melakukan penilaian. Jadi saya kembalikan lagi ke masyarakat," kata Arief kepada awak media ini. 
‎
‎Meski demikian, kata Arief, yang pasti daya kritis legislatif selama ini terus berjalan sesuai dengan tupoksinya. Dirinya mengaku sering sekali mengkritisi kebijakan eksekutif, pelaksanaan kegiatan hingga program-program yang perlu di koreksi. 
‎
‎"Itu saya pribadi yah dan saya yakin saya enggak sendiri ada beberapa dewan juga yang punya suara kritis," tegas Arief. 
‎
‎Lanjut dia, jika ingin melihat kerja-kerja DPRD harus kembali kepada capaian kuantitatif selain kualitatif dari pelaksanaan tupoksi dewan. 
‎
‎Menurutnya, daya kritis bab-nya fungsi pengawasan (controlling). Selain itu dewan juga memiliki fungsi lainnya, yakni anggaran dan fungsi legislasi. 
‎
‎"Di fungsi legislasi kita sudah menyelesaikan, menuntaskan sebanyak tujuh (7) buah Raperda yang sudah menjadi Perda selama tahun 2025," ungkapnya seraya mengatakan pihaknya telah membahas tiga (3) Raperda inisiatif yang akan dilanjutkan di tahun 2026.
‎
‎Sementara dalam fungsi budgeting alias anggaran, Arief mengatakan hal itu ada pada politik anggaran. "Artinya apakah dewan ini menjalankan kewenanganya dalam konteks politik anggaran untuk mengadvokasi kepentingan publik ditengah berbagai dinamika kebijakan anggaran yang ada, terutama dari pemerintah pusat," paparnya. 
‎
‎"Jadi buat saya, kita kan sebagai lembaga pengawas ya perlu juga diawasi oleh masyarakat dan juga akademisi sebagai bentuk kontrol dewan juga. Kan dewan juga manusia, kita perlu kontrol," sambung dia. 
‎
‎Arief bilang, setiap masukan dan kritikan yang berbasis kepada data, fakta, argumen dan kaidah ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan hal tersebut menurutnya adalah sebuah bentuk perhatian kepada DPRD.
‎
‎"Sehingga diharapkan DPRD ini bisa semakin meningkatkan kinerjanya kedepan. Tadi saya enggak bilang kita sudah bagus atau enggak, itu kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Tapi semua masukan kritik saya kira itu penting untuk perbaikan kinerja dewan kedepan," kata politisi PKS ini. 
‎
‎(ZIE/GUNG) 
‎
‎