Pendidikan
Jumat 29 Mei 2020 12:26
Eny Suhaeni, Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Banten. (FOTO: untuk BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Dunia pendidikan terkena imbas wabah pandemik Coronavirus [COVID-19] yang mengguncang penduduk bumi. Pemerintah hingga kini belum memutuskan kapan sekolah akan dibuka kembali.

Disaat yang sama, pemerintah dihadapkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru [PPDB] atau penerimaan siswa baru, tahun Pelajaran 2020/2021 yang segera digelar.

Pemerintah pun mau tidak mau menerapkan PPDB ini melalui sistem daring atau melalui online, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK-N.

“PPDB di tengah pandemik sesungguhnya tak ada masalah. Sudah sejak awal pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan menggunakan sistem daring,” kata Pegiat Pendidikan Eny Suhaeni kepada BantenExpres di Tangerang, Jumat (29/05).

BACA JUGA: Jadwal PPDB Online Kota Tangerang untuk SD SMP

Adapun nanti daftar ulang yang harus menyerahkan persyaratan asli, para siswa/wali murid harus mematuhi ketentuan protokol satgas COVID-19 di tiap daerah masing-masing, sambung dia.

“Artinya harus rapid test sebelum masuk kawasan satuan pendidikan, mengenakan masker, jaga jarak, cuci tangan dan masing-masing saling memproteksi diri sesuai ketentuan protokol Satgas COVID-19,” ujarnya.

Eny sepakat jika kelak sekolah mulai masuk dan beraktivitas, namun pandemik belum juga berakhir, maka berdasarkan protokol COVID-19 setiap anak hanya duduk di 1 meja dengan jarak 1 m, mengenakan masker dan cuci tangan.

Selain itu, Eny juga minta kepada Dindik, dalam pelaksanaan PPDB online pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan akses jaringan internet (server) terutama bagi daerah-daerah dipelosok.

BACA JUGA: Klasemen Corona di Banten Pasca Lebaran

Bandwidth-nya harus di sesuaikan dengan kebutuhan akses, jangan sampai terjadi lagi kendala seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika pun terjadi lagi kesulitan akses dikarenakan bandwitdth, itu artinya Dindik tidak melakukan evaluasi kinerja,” cetusnya.

Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Banten ini menambahkan bila ditemukan adanya pungli alias pungutan liar dalam praktek PPDB, masyarakat disarankan untuk melaporkanya ke pihak berwajib.

“Soal adanya pungli, Gubernur sudah menggratiskan pendidikan hingga jenjang SMKN/SMAN. Maka tidak ada lagi kata pungutan apapun. Apalagi PPDB semua gratis sesuai Pergub, jikapun ditemukan pungli segera laporkan kepada yang berwajib,” demikian Eny Suhaeni menegaskan. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek