‎BANTENEXPRES - Banjir di Kota Tangerang membuat kemarahan publik. Pasalnya, banjir tak hanya menimbulkan warga terdampak saja tapi juga berimbas besar bagi masyarakat luas. Kemacetan hingga infrastruktur jalan yang rusak memperparah persoalan. 

Diketahui, kemarahan publik begitu terasa terutama di lini masa. Netizen beramai-ramai membully Wali Kota Tangerang Sachrudin di media sosialnya (Instagram) karena dianggap tidak bisa bekerja, tidak mampu atasi banjir yang kerap melanda.
‎
‎Pengamat politik, Adib Miftahul mengatakan, kemarahan publik atas persoalan di Kota Tangerang itu sangat mempengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun Sachrudin-Maryono. Bisa menggerus populeritas dan elektabilitasnya. 
‎
‎Adib mengatakan, mayoritas kepuasan publik Kota Tangerang tinggi terhadap kinerja satu tahun Sachrudin-Maryono karena program unggulan mereka, "3G" yang on the track. 
‎
‎"Tetapi, indikasi hari ini kemarahan publik Kota Tangerang di medsos sangat terlihat jelas. Mereka mengeluhkan soal banjir, jalan rusak dan soal kemacetan," kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) itu kepada BantenExpres, Rabu (11/03). 
‎
‎Atas persoalan itu, Adib melihat ada tiga dinas atau OPD di Pemerintahan Kota Tangerang yang menurutnya under perform, target kinerja ketiga OPD ini tidak tercapai maksimal. 
‎
‎Ketiga dinas/OPD yang under perform, kata Adib, pertama Dinas Perkim--soal banjir. Ia mengatakan persoalan banjir di Kota Tangerang dari tahun ke tahun hingga berganti wali kota tidak pernah terselesaikan. 
‎
‎"Tetapi kita tidak bisa menyalahkan masa lalu, soal perubahan alih fungsi tata ruang itu. Tetapi memang harus ada langkah komprehensif biar orang tidak kebanjiran," paparnya. 
‎
‎"Ya urusan Dinas Perkim inilah bagaimana secara tupoksi dia bisa berkoordinasi, antar wilayah antar internal secara penuh untuk mengatasi banjir," sambungnya. 
‎
‎Adib menegaskan persoalan banjir yang paling top kinerjanya adalah BPBD. BPBD berjibaku keras siang malam, tapi sebenarnya Perkim-lah yang bertanggung jawab. 
‎
‎Kedua, lanjut Adib, Dinas PUPR. Menurutnya kinerja PU sangat berantakan, untuk memastikan agar jalan tidak rusak saja tidak mampu. 
‎
‎"Jadi jangan mikirin proyek aja tuh Dinas PU. Tapi bagaimana spek proyek itu sesuai dengan arahan wali kota," cetus dosen Fisip UNIS Tangerang ini. 
‎
‎Jika proyek dikerjakan betul-betul sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang dikeluarkan sehingga masyarakat tidak lagi berkeluh kesah soal jalanan rusak, menurut dia lagi. 
‎
‎"Mau ditiban air, mau ditiban hujan ditiban apapun jalanan tetap disajikan dengan baik untuk Kota Tangerang," ujar Adib. 
‎
‎Ia meneruskan, dampak banjir menimbulkan kerusakan jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. "Dinas Perhubungan (Dishub) juga sama tidak memiliki proyeksi lalu lintas yang baik," cetusnya. 
‎
‎Padahal kata Adib, kerja Dishub sepele--bagaimana membuat jalanan tidak macet. Rekayasa lalu lintas yang update di tengah jalan, ketidakhadiran petugas di tengah jalan tidak dirasakan oleh publik. 
‎
‎"Makanya tiga dinas itu kalau tidak bisa diselesaikan segera, ini akan mengancam mendegradasi secara otomatis kepuasan publik terhadap Sachrudin-Maryono," tegas Adib menutup. 
‎
‎(ZIE/GUNG)