‎BANTENEXPRES - Wali Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menambah semangat dalam bekerja. 

‎"Kaitan dengan gaji, tunjangan DPRD ini kan untuk menambah semangat bekerja," kata Sachrudin ditanya awak media ini soal tunjangan DPRD usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tinggi pratama dan fungsional, di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (02/09) kemarin. 
‎
‎Meski demikian, ia menegaskan, bahwa dirinya termasuk anggota legislatif (DPRD) di gaji oleh masyarakat. 
‎
‎"Kita ini pelayan masyarakat, ya pelayan. Kita layani masyarakat kita terima dengan baik, kita respon. Kita dengerin keluh kesahnya," ujar dia. 
‎
‎"Karena kita diberikan amanah untuk melayani masyarakat, untuk memfasilitasi masyarakat, untuk bagaimana menciptakan iklim yang kondusif yang aman. Untuk itu kita harus secara bersama-sama," sambungnya. 
‎
‎Ketika disinggung akankah ada sanksi bila ada kader-kader Golkar yang kinerjanya tidak bagus di DPRD, Sahcrudin kembali menyatakan, "Tadi kan udah saya bilang, semua lapisan tidak terkecuali. Sebagai warga negara harus taat oleh hukum," tegasnya. 
‎
‎"Karena negara kita ini negara hukum, semua ada aturanya ada tatannya. Oleh karenanya kita terus melakukan tata kelola. Tata kelola hidup secara individu, berkeluarga, berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa bernegara. Tata kelola pemerintahan, jadi bersama-sama enggak bisa sendirian," tekan Sachrudin. 
‎
‎Sachrudin yang juga Ketua Partai Golkar Kota Tangerang ini mengajak, mengimbau semua lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas Kota Tangerang. 
‎
‎Diketahui, terjadi aksi-aksi demonstrasi oleh masyarakat di Tanah Air menuntut dibatalkannya kenaikan tunjangan wakil-wakil rakyat berakhir anarkis. 
‎
‎Guna mengantisipasi massa aksi demonstrasi di Kota Tangerang sendiri diterjunkan personel aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri. Untuk menjaga keamanan. 
‎
‎Sementara diketahui, selebaran flyer seruan aksi di Kota Tangerang pada Kamis (04/09) beredar. Aksi menuntut dihapusnya tunjangan DPRD dan Revolusi Pemerintahan Kota Tangerang. 
‎
‎Namun, hingga Kamis malam massa aksi unjuk rasa tidak terlihat. Kendati begitu, ratusan personel aparat kepolisian dan TNI bersiaga mengamankan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. 
‎
‎(ZIE/GUNG)