‎BANTENEXPRES - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumpulkan sejumlah tokoh dan ulama Banten untuk membahas mengenai kondisi terkini masyarakat yang terdampak Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK 2).

‎Kehadiran para tokoh dan ulama Banten ke Kantor MUI ini disambut oleh Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 KH Masduki Baidlowi. 
‎
‎Kiai Masduki mengatakan, pertemuan MUI dengan para tokoh dan ulama Banten untuk mengetahui perkembangan informasi terkini terkait PSN PIK 2. 
‎
‎Menurut laporan para tokoh dan ulama Banten, lanjut dia, masyarakat Banten terutama di sekitar PSN PIK 2 masih merasakan keresahan. 
‎
‎Apalagi, masyarakat merasakan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menyusahkan masyarakat. 
‎
‎"Sepertinya PSN PIK 2 belum dibatalkan, padahal sebenarnya putusan MA sudah jelas-jelas bahwa PSN PIK 2 dibatalkan," kata Kiai Masduki Ketua MUI Bidang Infokom di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/08). 
‎
‎Oleh karena itu, MUI sengaja mengumpulkan para tokoh dan ulama Banten untuk mendengar dan mengetahui perkembangan dari PSN PIK 2 untuk nantinya dilakukan langkah-langkah konsolidasi. 
‎
‎"Kami sengaja mengumpulkan masyarakat Banten, aspirasinya seperti apa, perkembangannya seperti apa, data-data terbaru seperti apa, semuanya kami kumpulkan untuk berikutnya kami akan melakukan langkah-langkah konsolidasi," ujar dia. 
‎
‎Sementara itu, perwakilan para ulama dan tokoh Banten, Kholid menyampaikan bahwa pertemuan ini agar para tokoh dan ulama Banten menerima nasihat dari ulama MUI Pusat. 
‎
‎Kholid yang dikenal sebagai seorang nelayan yang terdampak pembangunan PSN PIK 2 ini mengatakan, nasihat ini menjadi bagian dari energi dan ruh dari perjuangan masyarakat. 
‎
‎"Berkumpulnya kita hari ini bisa disebut kebiasaan saya berjuang, bagaimana supaya kami ini punya energi spiritual, yaitu doa kiai ulama untuk mendoakan kami sebagai masyarakat bawah," kata dia. 
‎
‎Dia mengatakan persoalan tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, tetapi dirasakan juga oleh masyarakat Kabupaten Serang. Persoalan dari pembangunan PSN PIK 2 adalah pengurukan sungai-sungai, adanya pagar laut, penyerobotan lahan, transaksi yang tidak halal dengan cara memaksa dan mengintimidasi masyarakat. 
‎
‎Menurutnya, perbuatan yang zalim tersebut tidak hanya nampak kepada orang-orang alim saja, melainkan juga kepada masyarakat awan. Hal ini disebabkan karena kezalimannya sangat-sangat brutal. 
‎
‎Dia juga melaporkan perkembangan terbaru terkait persoalan PSN PIK 2. Dia menyebut Lurah Kohod, Arsin, yang sudah terjerat hukum tetapi ditangguhkan penanganannya. 
‎
‎"Dan enggak jelas juga ditahan atau engga. Apalagi mau mengembangkan korupsinya, ini harus diungkap," tegas Kholid dilansir dari laman resmi MUIDigital. 
‎
‎(GUNG/ZIE)