BANTENEXPRES - Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, bahwa rencana penanganan pasca bencana khususnya pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Banten akan ditentukan pada rapat bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) dan departemen terkait lainnya, pada hari Selasa (7/01) ini.

Setelah itu, Pemprov Banten akan langsung melakukan langkah-langkah dengan mengombinasikannya dengan program provinsi. Hal itu disampaikan Gubernur seusai memimpin rapat evaluasi penanganan bencana banjir dan longsor di Provinsi Banten bertempat di ruang rapat Gubernur, Pendopo KP3B, Curug Kota Serang, Senin (06/01).

"Evaluasi tadi, kita tinggal rapat dengan Kementerian Koordinator PMK. Untuk hunian tetap, itu dari pusat. Nanti bagaimananya, Pak Wakil akan mewakili Gubernur rapat dengan pemerintah pusat. Nanti didiskusikan lagi setelah rapat di Menko Perekonomian besok," kata Gubernur.

Gubernur menjelaskan, Pemprov sudah melakukan langkah-langkah yakni tindak lanjut karena berdasarkan keterangan Bupati Lebak bahwa sewa rumah sementara sebelum dibangun rumah yang baru menjadi tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya akan dibangun rumah dan diberikan ganti rugi kepada rumah yang rusak ringan, sedang dan berat.

BACA JUGA: Pertama Kali, Pemprov Banten Raih Penghargaan Pencegahan Korupsi

"Untuk ganti rugi rumah warga, kita akan sesuaikan dengan pemerintah pusat, dia mampu berapa nanti kita combine," terangnya eks anggota DPR-RI itu.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov telah membangun posko-posko dan saat ini sedang mempersiapkan untuk pembangunan jembatan yang rusak dan hancur dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp.19 miliar.

"Kita akan cari dana belanja dari PU, kemungkinannya apakah harus kita geser atau tidak, terus juga dari biaya dana tak terduga. Itu bisa digunakan," ujar Gubernur Banten yang kerap mengenakan topi kowboy ini.

Selain jembatan, kata Gubernur, juga dibangun jalan-jalan yang terdampak longsor dan mengalami kerusakan dan keretakan cukup parah.

"Kalau ditotal semua dengan jalan itu kita hitung anggaran yang dibutuhkan Rp.90 miliar. Tapi saya prioritaskan untuk bangun jembatan dulu, karena itu kan terputus. Kalau jalan kan bisa tambal sulam dulu," ucap Gubernur Banten dalam keterangan tertulisnya.

Seperti diketahui Kabupaten Lebak salah satu terdampak paling parah akibat terjangan banjir yang terjadi pada awal tahun baru 2020 ini. Sementara beberapa wilayah lainnya di Banten, antaranya Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangsel juga terimbas besar banjir. (MUH/GUNG)