BANTENEXPRES - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape, termasuk produksi dan perdagangan produknya. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Jumat 06 November 2026.

‎Keputusan ini memperluas cakupan larangan. Bukan hanya orang yang mengisap vape, tetapi juga pihak yang memproduksi dan memperjualbelikannya dinyatakan melakukan aktivitas yang haram menurut fatwa tersebut.
‎
‎Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan itu didasarkan pada pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
‎
‎"Menggunakan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzari'ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini dilansir dari MUIDigital, Selasa (10/11). 
‎
‎Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat tiga ketentuan hukum utama yang perlu dipahami masyarakat, khususnya pengguna dan pelaku usaha vape.
‎
‎Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram. Kedua, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga diharamkan.
‎
‎Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
‎
‎"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," lanjut Prof Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.
‎
‎Dengan demikian, fatwa tersebut tidak hanya menyasar perilaku konsumsi, tetapi juga rantai bisnis produk rokok elektrik.
‎
‎Dalam pertimbangannya, MUI menjelaskan rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup.
‎
‎Selian itu MUI juga menyoroti nikotin yang bersifat adiktif dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.
‎
‎Persoalan vape juga dinilai tidak berhenti pada risiko individu. Dampaknya terhadap lingkungan menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum.
‎
‎Aspek lain yang menjadi perhatian MUI adalah potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
‎
‎Dalam konteks ini, fatwa MUI menggunakan prinsip sadd al-dzari'ah, yakni menutup jalan atau sarana yang berpotensi mengantarkan seseorang pada perbuatan terlarang.
‎
‎Prof Niam berharap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 dipahami dan dipatuhi masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha.
‎
‎"Ketetapan ini diharapkan menjadi pedoman untuk menjaga kesehatan jasmani, melindungi lingkungan, sekaligus mencegah ancaman narkoba dan penyalahgunaan zat adiktif," tutup Prof Naim. 
‎
‎Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap vape atau rokok elektrik. Permintaan itu menyusul maraknya penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika cair yang sulit dibedakan dari cairan vape biasa.
‎
‎(GUNG)