Hukum_Kriminal
Selasa 05 November 2019 23:36
Anggota DPRD Kota Tangerang menyegel pintu gerbang bangunan kawasan Kavling DPR dengan cat pilok, saat sidak. (FOTO: Forwat)
\"Share

TANGERANG - Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Tangerang, memastikan bangunan yang berada dikawasan Kavling DPR, yang terletak di Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang Kota Tangerang belum mengantongi izin mendirikan bangunan alias IMB.

Demikian ditegaskan Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Bangunan (Wasbang) Perkim Kota Tangerang, Hadi Baradin, Senin (04/11).

Hadi mengatakan dari puluhan bangunan yang sebelumnya di sidak bersama anggota DPRD Kota Tangerang, Kamis (31/10) lalu, hanya  empat pemilik bangunan yang memenuhi panggilan untuk klarifikasi kelengkapan adminstrasi perizinan.

Diketahui dari hasil klarifikasi itu, terbukti para pemilik bangunan belum memiliki IMB dan masih dalam proses.

"Mereka jelas belum memiliki IMB, nanti kita rapatkan dulu dengan pimpinan untuk tindakan lebih lanjut. Nanti kita akan  melayangkan surat rekomendasi penyegalan kepada Satpol PP Kota Tangerang," jelas Hadi saat dikonfirmasi wartawan.

BACA JUGA: DPRD Minta Pemkot Tangerang Tindak Tegas Bangunan di Kavling DPR

Terkait lemahnya pengawasan dan pendataan bangunan di kawasan itu, ia mengakui selama ini pihaknya belum maksimal. Hadi beralasan karena terbatasnya petugas di Perkim.

Sehingga menurutnya, pendataan bangunan di komplek DPR tersebut belum dapat di inventarisir. "Untuk pendataan bangunan yang ada di wilayah Kavling DPR kita kekurangan personil," akunya.

Sementara saat ditanya peruntukan lahan di lokasi itu, Hadi enggan berkomentar. "Kalau masalah peruntukan bukan di Perkim yang berwenang, melainkan Dinas Tata Ruang," kata Hadi.

Diketahui dari hasil sidak itu, terindikasi adanya dugaan percaloan izin yang melibatkan oknum petugas aparatur sipil negara (ASN) dan juga honorer. 

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Kosasih,  menyesalkan dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai  Pemrintah Kota Tangerang dalam percaloan izin bangunan di lokasi itu.

"Kita akan telusuri jika ada keterlibatan oknum petugas. Soal sanksi kita serahkan kepada badan kepegawaian (BKPSDM) Kota Tangerang," ucap politisi Golkar ini. (SEL)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek