Lapsus
Rabu 17 Juni 2020 08:22
Para aktivis menuding Pemkot Tangerang tidak transparan dalam anggaran Covid-19. (FOTO: Dok-BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES – Diketahui dalam beberapa pekan ini berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, aktivis secara bergelombang menggelar aksi unjukrasa di Kantor Wali Kota Tangerang, menuntut transparansi anggaran bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang digelontorkan Pemerintah Kota Tangerang.

Menyikapi perkembangan aksi massa tersebut Pimpinan DPRD Kota Tangerang pun angkat bicara. Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Tengku Iwan menilai aksi yang disampaikan oleh masyarakat adalah bagian dari aspirasi.

“Demo itu bagus. Bagian dari kritik, bagian dari penyampaian penyaluran aspirasi. Pemerintah tidak boleh alergi oleh demo,” kata Tengku di kantornya, Selasa (16/06) petang.

Menurut Tengku yang juga Ketua DPD PKS Kota Tangerang, wajar bila masyarakat menanyakan transparansi anggaran Covid-19 sepanjang disertai dengan data.

“Ya wajar, selama mereka juga punya data yang bisa digunakan untuk mengajukan keberatanya, silakan. Bagusnya harus diterima, supaya clear dan cepat selesai,” ucap dia.

BACA JUGA: Bansos COVID-19 di Kota Tangerang Ruwet?

Ia mengatakan akan terus mengawal anggaran-anggaran bansos Covid-19 di Kota Tangerang. “Bahwa kemudian ada pergeseran anggaran di Dinas-dinas dan termasuk di Sekwan (DPRD), ya kita akan kawal,” tegas Tengku.

Sementara ketika ditanya kemana aliran dana dari gaji Dewan dan gaji PNS Kota Tangerang yang disumbangkan untuk penanganganan Covid-19, ia bekilah belum mengetahui secara detail, namun segera akan meminta laporanya.

“Kita akan minta laporanya,” ucapnya. “Juga soal anggaran bansos itu, belum ada keterangan yang rinci. Yang digeser sekian persen, tapi kemana berapanya baru secara lisan belum disampaikan secara detail. Kita sudah minta, insya Allah nanti diperubahan anggaran (Juli), kita cegat. sabarlah,” demikian Tengu Iwan.

Disisi lain, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, menyatakan fenomena aksi unjukrasa oleh para aktivis dan mahasiswa yang menuntut keterbukaan dana Covid-19 harus dijawab oleh Pemerintah Kota Tangerang.

“Fenomena ini harus dijawab oleh teman-teman Pemerintah Kota Tangerang, apa yang dituntut oleh masyarakat atau para aktivis. Merekakan menanyakan anggaran itu, yak disampaikan saja,” kata Bowo masih di Kantornya DPRD Kota Tangerang, Selasa (16/06) petang.

Bowo mengatakan, pihaknya (DPRD) dalam situasi KLB sudah jelas, diatur dalam Perwal. Ia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Sekda Kota Tangerang terkait persoalan tersebut.

“Kita sudah koordinasi ke pak Sekda, katanya sudah ke BPKD. Cuma saya belum terima (laporan) itu, saya sudah tanyakan ke pak Agus (Sekwan –red) untuk meminta. Karena saya untuk menyampaikan kalau belum pegang data bingung juga,” tutur dia.

Apa yang aksi yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam penanggulangan Covid-19, sudah seharusnya disampaikan kepada publik, menurutnya.

BACA JUGA: Update Corona Banten Tembus 1097 Kasus Positif

“Baik aksi sosial, kerjasama dengan lembaga vertikalnya dan sebagainya. Nah itu harusnya disampaikan agar publik juga mengetahui,” Bowo mengingatkan.

Transparan tidak Pemkot Tangerang untuk anggaran Covid-19? “Yak dibuka saja. Baiknya dibuka saja, kan ada timnya, ada humasnya. Sampaikan saja oleh mereka,” cetus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang ini.

Ada rencana memananggil Wali Kota? “Kita sudah pernah panggil sekali. Sekarang kita masih tunggu laporanya. Setelah laporan itu akan dibahas oleh teman-teman. Kalau memang harus dibutuhkan pemanggilan kepala daerahnya, yah kita akan panggil,” tegas dia.

“Bantuan (bansos) dari Pemkot kita perlukan, tidak hanya dari provinsi dan pusat. Kita nilai apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot Tangerang ini sudah cukup baik. Kalau masyarakat menuntut terkait transparasi anggaran yak dibuka saja, karena eranya kerterbukaan transparansi kok,” kata dia.

Yang membuka siapa, Wali Kota atau siapa? “Kan dalam Gugus Tugas (Covid-19) itu ada jajaranya ada susuanya. Ada Ketua Gugus, mulai dari Wali kota Kapolres Dandim kebawahnya ada Dinas-dinas, atau humas Pemkot pun bisa. Itu kan persoalan teknis. Baiknya sih dibuka saja gak papa,” jawab Bowo lagi.

“Yang pasti soal anggaran kita akan tetap awasi,” tandas Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek