‎BANTENEXPRES - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti jumlah pengangguran berpendidikan sarjana di Indonesia yang telah menembus angka 1.010.652 orang pada tahun 2025. Puan mengatakan, fakta ini menunjukkan lemahnya sistem pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, dan arah pembangunan ekonomi nasional secara struktural.

‎"Kita sedang menghadapi tantangan besar di mana lebih dari sejutaan lulusan sarjana yang masih kesulitan mendapat kerja. Ini menandakan bahwa sistem kita, baik pendidikan maupun pasar kerja, belum terkoneksi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (17/07).
‎
‎Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan membuka data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah pengangguran di Indonesia yang mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta di antaranya merupakan lulusan universitas alias sarjana.
‎
‎Dalam data terbaru yang dilaporkan BPS itu, tingkat pengangguran pada Februari berada di angka 4,76 persen dari angkatan kerja RI berdasarkan status pendidikannya. Di jajaran pertama, jumlah pengangguran paling banyak berasal dari status pendidikan SD dan SMP 2,42 juta orang. Di posisi kedua, ada masyarakat dengan status pendidikan SMA sebanyak 2,04 juta. 
‎
‎Pada posisi ketiga, pendidikan SMK menyumbang pengangguran sebanyak 1,63 juta orang, disusul lulusan universitas ada sebanyak 1,01 juta orang. Terakhir ada lulusan diploma dengan sumbangsih 177,39 ribu orang pengangguran. 
‎
‎Terkait data tersebut, Puan menekankan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Menurutnya, Pemerintah harus bertindak cepat dan berani mengambil langkah-langkah korektif secara menyeluruh. 
‎
‎Puan mendorong agar Pemerintah mengevaluasi sistem pendidikan tinggi dan SMK, agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja lima hingga sepuluh tahun ke depan.
‎
‎"Kampus dan SMK harus menjadi bagian dari ekosistem produktif nasional, bukan sekadar pabrik gelar akademik," tegas politikus PDI Perjuangan ini.
‎
‎Lebih lanjut, Puan mengusulkan agar Pemerintah memfasilitasi pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di berbagai wilayah strategis Indonesia, sebagai tempat pelatihan ulang (reskilling) dan pelatihan lanjutan (upskilling) untuk menjembatani kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan dan dunia kerja.
‎
‎"Kita butuh pusat pelatihan berbasis industri yang tanggap terhadap kebutuhan zaman. Mulai dari teknologi digital, pertanian modern, logistik, sampai energi terbarukan. Negara harus hadir menciptakan sistem pembelajaran seumur hidup," papar Puan.
‎
‎Puan pun mendorong Pemerintah membangun platform digital terpadu lintas kementerian dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja sektoral secara dinamis.
‎
‎(GUNG)