Lapsus
Selasa 23 Juni 2020 21:46
Aksi FAM Tangerang di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG - Gelombang aksi massa dari berbagai elemen masyarakat Kota Tangerang meningkat, aktivis mahasiswa menuntut Pemerintah Kota Tangerang untuk membuka dan transparan terkait anggaran covid-19 yang mereka nilai semrawut.

Aksi demonstrasi dilakukan ragam aktivis sebut saja, Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang, PATRON Kota Tangerang, juga dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tangerang mewarnai kasus pandemik covid-19 di Kota Tangerang.

Aksi mereka hampir sama, menuntut Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Wali Kota Tangerang segera merealisasikan anggaran bansos covid-19 yang telah dianggarkan Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp.144 miliar juga transparansinya penggunaan anggaran tersebut.

Plus anggaran-anggaran lainnya dalam penanganan covid-19, seperti gaji PNS, pegawai honorer, gaji para Dewan (DPRD) Kota Tangerang yang dipotong serta anggaran pembelian dua unit mobil milik wakil pimpinan DPRD yang dialihkan kesana, kemana?

Pekan kemarin FAM Tangerang dua kali sudah melakukan aksi di depan Kantor Walikota dan DPRD Kota Tangerang. Merasa tidak puas, mereka kembali mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar dan akan memaksa Wali Kota Tangerang untuk berbicara kepada publik.

“Hari ini yang kami lihat, eksekutif dan legislatif berteman mesra. Hari ini kami (FAM) melihat legislatif dan eksekutif bermain mata,” cetus Sekjend FAM Tangerang Rosyid Warisman kepada BantenExpres, seusai aksi.

BACA JUGA: Dihajar Demo, DPRD Minta Pemkot Tangerang Buka Dana Covid-19 Ke Publik

Pihaknya menuding indikasi tersebut jelas terlihat, baik legislatif maupun eksekutif hingga hari ini masih saling berdiam diri tanpa mau membuka jelas anggaran-anggaran untuk covid-19 di Kota Tangerang itu kemana saja untuk apa saja.

“Sampai hari ini anggaran untuk penanganan covid-19 di Kota Tangerang khususnya untuk bansos tidak segera direalisasikan,” tambah Rosyid.

Menurut dia, Pemerintah Kota Tangerang telah menganggarkan 36 persen dana untuk covid-19 dari APBD Kota Tangerang. Namun, yang masuk (laporan) di Kementerian Keuangan sebesar Rp.300 miliar.

“36 persen dari APBD Kota Tangerang dialokasikan untuk penanganan covid-19, kalau kita jumlahkan sekira Rp1,5 triliun. Tapi kenapa yang masuk ke Kementerian Keuangan yang dipublish oleh Menteri Dalam Negeri sebesar Rp.300 miliar. Ini kan mengundang pertanyaan kami dan publik, maksudnya apa?,” cetus Rosyid kesal.

Lalu anggaran bansos sebesar Rp144 miiar itu diperuntukan untuk apa, kenapa sampai hari ini tidak direalisasikan, sambung dia.

“Kita akan paksa Wali Kota Tangerang untuk berbicara kepada masyarakat,” ancam dia.

Selain itu, pihaknya (FAM) Tangerang dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, meminta KPK mengaudit anggaran covid-19 di Kota Tangerang.

Sementara ditanya terkait komentar pimpinan DPRD Kota Tangerang yang meminta Pemerintah Kota Tangerang segera membuka anggaran covid-19 secara transparan kepada publik, Rosyid justru merasa geli mendengar komentar dari para wakil rakyat tersebut.

“Kenapa DPRD yang gak mendorong itu. Mereka (DPRD) punya tugas dan fungsinya, punya kewenangan penuh,” sesal dia.

Menurutnya aneh ketika DPRD berbicara transparansi publik hanya sebatas meminta tidak melakukan hak preogratifnya sebagai wakil rakyat.

“Kenapa bicara transparansi publik hanya sebatas meminta, padahal mereka punya hak punya kewenangan. Mereka harus memperjuangkan rakyat, mereka seharusnya memperjuangkan penderitaan rakyat,” tegasnya.

“Iniah yang kami maksud eksekutif dan legislatif  bermain mata. Ketika anggaran tidak direalisasikan mungkin ini indikasinya untuk kepentingan mereka,” tandas Sekjend Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang, Rosyid Warisman. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek