BANTENEXPRES - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan publik. Salah satu yang diatur dalam RUU ini adalah perubahan pola pelayanan administrasi kependudukan, seperti KTP yang nantinya tidak boleh lagi di-fotokopi untuk kebutuhan apapun.
Khozin menjelaskan, RUU Adminduk yang saat ini berjalan di Panja Komisi II DPR membawa perubahan paradigma pelayanan administrasi kependudukan menuju sistem penyelenggaraan yang lebih proaktif, terintegrasi berbasis digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan," jelas Khozin dikutip BantenExpres dari laman resmi parlementaria, Rabu (18/11).
Khozin menyampaikan, perubahan paradigma tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Melalui pendekatan stelsel aktif, kata Khozin, Pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. “Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah," tutur politisi PKB ini.
Khozin menambahkan, perubahan tersebut juga perlu didukung oleh integrasi data kependudukan antarlembaga. RUU Adminduk mengarahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk berbagai layanan publik.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi kerumitan akibat penggunaan beragam nomor identitas dan dokumen dari masing-masing instansi.
"Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara," tegas Khozin.
Dengan aturan ini, nantinya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang biasa digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan masyarakat akan dilarang. Data kependudukan masyarakat nantinya akan terintegrasi melalui sistem digital dan berlaku di semua instansi negeri maupun swasta.
(GUNG)
- Komisi II DPR RI Minta Pemkot Tangerang Pastikan Pemerataan Pelayanan Adminduk
- Survei: Partai Gerindra Juara, PDIP Kedua dan Golkar Ketiga
- Kapolri Minta MUI Keluarkan Fatwa Haram Vape
- Perpustakaan DPR RI Jadi Wadah Belajar Politik Generasi Muda
- Presiden Prabowo Copot Menkeu Purbaya, Suahasil Naik
- Gubernur Banten Sampaikan Duka Mendalam Musibah Gempa NTT
- Baleg DPR RI Bakal Atur Karya Jurnalistik di RUU Hak Cipta





