Hukum_Kriminal
Jumat 31 Januari 2020 10:22
Elemen Buruh dalam kesempatan menggelar aksi di Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. (FOTO: Dok-BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau 'Cilaka' [Omnibus Law] yang tengah dirancang pemerintahan Joko Widodo masih terus menuai pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah mengklaim regulasi itu menjadi terobosan melindungi pekerja, seraya membuka penuh kemudahan investasi bagi para pengusaha.

Meski draf RUU itu belum resmi dirilis ke publik, beberapa elemen masyarakat sudah memprotes terhadap rencana penerbitan regulasi tersebut. Penolakan datang terutama dari kelompok serikat buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku cemas RUU itu berpotensi menghilangkan hak-hak buruh.

Mereka khawatir tidak ada lagi uang pesangon, pembebasan buruh kontrak serta alih daya (outsourcing), mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, serta pengabaian terhadap dampak lingkungan bagi izin baru perusahaan.

Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti tak menampik bila regulasi itu berpotensi menciptakan pelbagai ekses negatif dan mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia. Salah satunya, kata dia, RUU 'Cilaka' berpotensi menciptakan kroni-kroni baru di pemerintahan Jokowi seperti yang terjadi pada era presiden ke-2 RI Soeharto.

BACA JUGA: Bikin Buruh Menderita Garteks KSBSI Tolak Omnibus Law

"Ini yang menjadi kekhawatiran, jangan-jangan nanti akan terbentuk itu kroni-kroni seperti zaman Soeharto," kata Bivitri di Jakarta, Kamis (30/01).

Bivitri menyatakan hal itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, regulasi itu berpotensi mengembalikan kekuasaan yang desentralistik menjadi sentralistik dengan menarik berbagai kewenangan ke tangan pusat.

Ia menyebut setidaknya ada dua kewenangan daerah yang akan ditarik ke pusat melalui RUU tersebut. Pertama RUU Cilaka akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara. Termasuk di antaranya kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin.

Kedua, potensi penarikan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pusat. Hal itu, kata dia, berimplikasi makin menjauhnya layanan kepada publik dan semakin sulitnya penyampaian aspirasi dalam kebijakan pemerintah.

Melihat hal itu, Bivitri memandang pemerintah pusat akan semakin kuat kewenangannya dalam mengatur daerah. Terlebih lagi, kata dia, wewenang Jokowi dianggap akan makin besar untuk mengatur daerah bila RUU diterapkan.

"Ini sebenarnya bermasalah. Tapi Jokowi maunya gitu. harus kontrol semuanya, biar cepet semuanya," kata dia. (GUNG)

Sumber: CNNIndonesia

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek