Hukum_Kriminal
Kamis 07 November 2019 20:04
Tengku Iwan bersama pimpinan DPRD Kota Tangerang melasanakan rapat badan anggaran, baru-baru ini. (FOTO: IST)
\"Share

TANGERANG - Penegakan hukum pada Peraturan Daerah (Perda) terkait IMB di Kota Tangerang terasa masih tumpul. Setiap terjadi pelanggaran Perda tersebut masih minim sanksi dan tindakan tegas.

Banyak dijumpai bangunan-bangunan liar di wilayah Kota Tangerang berdiri tanpa mengatongi izin alias tidak ada IMB. Numun, urung ditindak tegas bahkan terkesan dibiarkan.

Baru-baru ini sejumlah anggota DPRD Kota Tangerang dipimpin langsung wakil ketuanya menggerebeg kawasan Kavling DPR, yang terletak di Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang Kota Tangerang disinyalir kuat ilegal, tidak mengantongi izin [IMB].

Sidak wakil-wakil rakyat ini guna memastikan keberadaan bangunan-bangunan tersebut. Hasilnya mengejutkan, anggota dewan mendapati kawasan ini tidak mengantongi izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

"Kami minta Satpol PP bertindak tegas dan segera menyegel bangunan yang tak berizin. Kami tidak ingin menyetop investasi, tapi kalau investasi ini merugikan itu sama saja menghancurkan sistem. Stop dulu pembangunanya, kita akan evaluasi," kata wakil ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto dilokasi.

Sidak ini juga dihadiri camat Kecamatan Pinang, ikut mendampingi lurah Nerogtog, Kabid Pengawasan Bangunan Dinas Perkim, dan anggota Satpol PP Kota Tangerang disaksikan sejumlah awak media.

Andai kawasan yang digunakan kebanyakan untuk bisnis ini mengantongi izin, dapat dipastikan juga sebagai pemasukan ke kas Pemerintah Kota Tangerang, yakni restribusi dari IMB yang bakal menjadi pendapatan asli daerah [PAD].

BACA JUGA: Bangunan Ilegal di Kavling DPR Kota Tangerang Kapan Ditindak?

Sementara Wakil Pimpinan DPRD Kota Tangerang lainnya asal PKS, Tengku Iwan, mengungkapkan realisasi dari retribusi IMB per September baru mencapai 40 persen dari target APBD 2019 Kota Tangerang.

“Perlu dievaluasi penegakan Perda terkait perusahaan-perusahaan yang tidak mengantongi izin mendirikan bangunan [IMB]. Seperti di Kavling DPR itu,” kata Tengku kepada BantenExpres.

“Jika disiplin dan tegas akan berdampak pada bertambahnya pendapatan asli darah (PAD) dari sektor IMB ini,” ujarnya, hari ini, Kamis (07/11).

Terpisah, aktivis Tangerang yang getol melakukan aksi-aksi massa alias ujukrasa, Saipul Basri, mengatakan Peraturan Daerah (Perda) terkait IMB di Kota Tangerang masih jauh dari harapan.

Banyak penegakan hukum tidak dijalankan, sehingga anggaran dari retribusi IMB ini menguap kemana-mana yang seharusnya bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kota Tangerang.

Menurutnya banyak oknum-oknum yang bermain dan memanfaatkan celah di perizinan. Seharusnya, kata dia,  para anggota DPRD pun juga mengontrol lebih maksimal, pasalnya dewan juga yang membuat Perda itu.

“Di Perda IMB itu jelas bunyinya, tidak ada IMB bangunan dibongkar. Tapi mana nyatanya, hanya sebatas gimik semata, kalau pun disegel kadang pembangunan jalan kembali. Ini kan yang sering terjadi di Kota Tangerang,” seloroh Marsel sapaan pria kelahiran Pinang ini.

“Seperti di kawasan kavling DPR itu, ya kalau tidak ada izin kenapa dibiarkankan, jangan cuma disegel doang dong, bongkar semua,” cetusnya. (ZIE/DIR)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek