‎BANTENEXPRES - Presiden RI Prabowo Subianto akan mempertimbangkan usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal kepala daerah kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

‎Mulanya, Presiden Prabowo memberikan sorotan tajam terkait ongkos politik di Indonesia yang dinilai mahal.
‎
‎"Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit," kata Prabowo pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (05/12) malam.
‎
‎Sebab, menurut pandangannya, tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah justru dapat memicu praktik korupsi. "Politik yang mahal ini, politik yang meniu-meniru negara lain, ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar," cetus Prabowo.
‎
‎"Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," paparnya.
‎
‎Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, cara tersebut juga telah dilakukan sejumlah negara, mulai dari Malaysia, India, hingga Australia.
‎
‎"Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," ujar Prabowo.
‎
‎Karena itu, ia menyatakan bakal mempertimbangkan dengan baik pemikiran Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD.
‎
‎"Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani," tegas Prabowo yang juga Ketum Partai Gerindra itu. 
‎
‎Pada puncak perayaan HUT Ke-61 itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
‎
‎"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja," ucap Bahlil. 
‎
‎"Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," ujar Bahlil.
‎
‎Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini pun berpandangan, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik dapat dimulai pada 2026 mendatang.
‎
‎"Saya yakin bahwa ini membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan," kata dia lagi.
‎
‎Hal itu, imbuh dia, dimaksudkan agar pembahasannya bisa komprehensif, hati-hati dan cemat, dengan melibatkan masukan yang luas.
‎
‎(GUNG)