Hukum_Kriminal
Kamis 12 Maret 2020 22:41
DPC FSB Garteks adukan PT Hari Mau Indah ke DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (12/03). (FOTO: untuk BantenExpres)
\"Share

TANGERANG - Sudah jatuh tertimpa tangga. Demikian ibarat yang tepat untuk para buruh PT. Hari Mau Indah perusahaan Korea, yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 22, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Pasalnya para buruh ini sudah melakukan kerja sesuai dengan perintah kerja dari perusahaan, tapi tidak diberikan upah sebagaimana yang dijanjikan.

“Hari ini, Kamis tanggal 12 Maret 2020 sengaja kami hadir ke Kantor DPRD Kabupaten Tangerang mengadukan persoalan ketenagakerjaan yang tak kunjung selesai,” terang Tri Pamungkas, Ketua DPC FSB GARTEKS SBSI Tangerang Raya. 

Kata dia, pihaknya masih percaya pada DPRD Kabupaten Tangerang yang masih peduli terhadap masyarakat khusunya kaum buruh. “Hal tersebut terbukti dengan hadirnya kami tanpa surat resmi. Kami tetap diterima walaupun bukan dengan Komisi II yang membidangi Ketenagakerjaan,” ujar dia dalam keterangan tertulis untuk BantenExpres, Kamis (12/03).

BACA JUGA: Bikin Buruh Menderita Garteks KSBSI Tolak Omnibus Law

Pada kesempatan itu pihaknya yang juga membawa puluhan karyawan PT Hari Mau Indah, diterima oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang,  diantaranya Rispanel Arya dan Wishnu Yudhamukti asal PKS, dan Aida Hubaidah dari Demokrat.

“Hadirnya kami disini jelas menekan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui DPRD Kabupaten Tangerang, untuk memanggil para pihak antaranya Bupati Tangerang Zaki Iskandar, Kepala Dinas Tenaga Kerja, UPT Pengawas Ketenagakerjaan Tangerang dan tentunya memanggil pula Direktur PT. Hari Mau Indah,” terang Tri Pamungkas.

Ia berasalan meminta para wakil rakyat tersebut untuk memanggil para pihak terkait, karena ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang selayaknya diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sebagian atau seluruhnya alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf d, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” paparnya. 

BACA JUGA: Omnibus Law 'Cilaka' Berpotensi Hilangkan Hak-Hak Buruh

Tri menambahkan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah hukum berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.

“Dan dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan pelaporan dugaan tindak Pidana Kejahatan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam kententuan Pasal 185 juncto Pasal 90 ayat (1) UUK, serta pelaporan dugaan penggelapan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sudah dipotong namun tidak disetorkan pada bulan Juli, Agustus dan September 2019 lalu,” jelas Tri.

Sehingga buruh tidak mendapatkan hasil dari pengembangan iuran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 juncto Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jo Pasal 374 KUHP Pidana, sambungnya.

"Besok, Jumat (13/03) kami akan adukan pabrik itu ke pihak berwajib, ke Polres Tangerang Kota di Tigaraksa," demikian Tri Pamungkas menegaskan. (EDY/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek