Lapsus
Senin 13 Januari 2020 20:19
Gubernur Banten Wahidin Halim. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

SERANG - Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk menutup penambangan emas ilegal di Kabupaten Lebak, Gubernur Banten Wahidin Halim memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk segera melakukan operasi dan inventarisasi di lokasi tambang emas ilegal tersebut bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda).

Melihat kemudharatan baik kerusakan maupun kematian yang diakibatkan begitu besar, maka yang perlu dilakukan adalah pendekatan hukum, menurut Gubernur.

"Penambangan mungkin bukan satu-satunya penyebab banjir. Tapi kalau memang terbukti mengakibatkan kemudaharatan orang banyak, pendekatannya bukan lagi sosial tapi hukum,” ujar Gubernur saat pimpin rapat dengan sejumlah OPD, di Pendopo Gubernur KP3B, Curug Kota Serang, Senin (13/01).

BACA JUGA: Presiden Minta Gubernur Banten Hentikan Penambangan Emas Ilegal di Lebak

Gubernur juga menginstruksikan Dinas LHK untuk melakukan survey dan menginventarisasi kandungan bahan kimia khususnya merkuri yang menjadi bahan utama pengolah hasil tambang emas.

Berdasatkan laporan dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, hasil perkebunan, pertanian dan perikanan wilayah tersebut sudah terkontaminasi bahan kimia berbahaya yang digunakan pengolah tambang emas. Sehingga akan membahayakan masyarakat secara jangka panjang.

"Karena yang paling bahaya itu kan soal merkurinya berarti meracuni kecuali punya sistem sterilisasi yang baik. Ini berakibat kerusakan lingkungan dan kematian, oleh karenanya LH ambil sampel dari hulu sampai hilir sejauh mana kontaminasinya,” ujar eks Walikota Tangerang ini.

“Kalau terbukti ya sudah dihukum. Harus tegas, dalam keadaan mengkhawatirkan LH harus buktikan dengan hasil survey. Segera lakukan penelitian LH dan ESDM, invetarisasi, dan segera buat laporan dari hasil inventarisasinya," tegas dia.

BACA JUGA: PKS: Pemerintah Harus Ganti Untung Kepada Korban Bencana Lebak

Selain itu, Gubernur pun perintahkan Disperindag untuk mengecek peredaran penjualan bahan kimia merkuri mulai dari pemasok hingga toko-toko yang mengedarkan. Terlebih, jika penjualan bahan kimia tersebut berstatus ilegal atau tidak berijin.

"Kalau presiden perintahnya begitu, laksanakan. Kalau kita beralibi dengan cara berfikir sosial ekonomi ya susah. Jadi laksanakan operasi, inventarisasi, turun dan hukum gurandilnya. Itu tanah negara harus ada ijin, nggak ada kompromi," tutur Gubernur dihadapan para bawahanya.

Seperti diberitkan, akibat terjangan banjir bandang di Kabupaten Lebak ini sekira 1.410 rumah warga rusak, 19 sekolah rusak dan puluhan bangunan lainnya hancur. Kemudian 30 jembatan dan  jalan juga mengalami kerusakan yang kerugiannya ditaksir mencapai puluhan miliar. (MUH/RHMT)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek