Lapsus
Sabtu 27 Juni 2020 17:42
FAM Tangerang datangi KPK melaporkan kejanggalan dana Covid-19 di Kota Tangerang. (FOTO: untuk BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Ancaman Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang, pasca aksi tak main-main melaporkan Pemerintah Kota Tangerang ke KPK di Jakarta. Jumat (26/06) FAM resmi melaporkan Pemkot Tangerang ke KPK atas kejanggalan anggaran Covid-19 di Kota Tangerang.

“Kemarin, kami (FAM) Tangerang sudah melaporkan Pemeritah Kota Tangerang juga DPRD Kota Tangerang ke KPK dan semua yang terkait,” kata Sekjend FAM Tangerang Rosyid Warisman, kepada BantenExpres di Tangerang, Sabtu (27/06).

Pihaknya melakukan laporan ke KPK atas dugaan tidak transparanya dana Covid-19, selain itu menuding Pemerintah Kota Tangerang serta DPRD Kota Tangerang telah bermain mata atas anggaran penanganan Covid-19.

“Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit anggaran maupun dana Bansos Covid-19 di Kota Tangerang dan usut tuntas,” pintanya.

Sehubungan dengan alokasi anggaran JPS oleh Pemerintah Kota Tangerang yang telah diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri sebesar Rp120 miliar dan sampai saat ini belum dipergunakan oleh Pemkot Kota Tangerang, sambung dia.

“Bahwasanya hari ini sikap yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat patut menjadi pertanyaan besar. Bagaimana tidak, terkait anggaran penanganan Covid-19 yang berbentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Bantuan sosial (Bansos) Covid-19 seakan Pemerintah Kota Tangerang lepas tangan dan lebih menyerahkan tanggung jawab sosial tersebut kepada Pemerintah Pusat (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi, padahal Pemerintah Kota Tangerang pun menganggarkan untuk penanganan Covid-19 ini,” beber dia.

Ia pun meminta dengan segera kepada Wali Kota Tangerang untuk mengklarifikasi kepada publik agar tidak terjadi kebohongan di tengah-tengah masyarakat, terkait anggaran Covid-19 tersebut.

Lagi, menurut dia selama masa pandemik DPRD Kota Tangerang pun memilih bungkam dan menutup mata terkait persoalan yang dialami masyarakat Kota Tangerang.

BACA JUGA: FAM Tuding Eksekutif Legislatif Kota Tangerang Bermain Mata, Anggaran Covid-19

“Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak menutup kemungkinan telah terjadi kesepakatan yang kita sebagai masyarakat tidak tahu, serta akan ada indikasi untuk korupsi berjamaah yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, tentang anggaran penangan Covid-19 di Kota Tangerang,” cetus Rosyid.

Diketahui FAM Tangerang membuka Posko Perlawanan Rakyat yang diberi nama "Posko Perjuangan Dana Covid-19 Kota Tangerang", dan kembali akan menggelar aksi demonstrasi di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada pekan mendatang.

“Dengan adanya posko tersebut secara tidak langsung sebagai ajang pemberitahuan informasi kepada masyarakat bahwa memang ada kejanggalan yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang terkait anggaran penanganan Covid-19,” demikian Rosyid Warisman.

Sebelumnya, Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang Irman Pujahendra, menerangkan Pemkot Tangerang telah melakukan upaya maksimal dalam menangani Covid-19. Tak terkecuali, dalam segi bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

“Kalau pemerintah pusat dan provinsi selesai menyalurkan bansos tinggal Pemkot selesaikan yang tercecer, karena aturan. Kalau Pemkot yang saat ini membantu tanpa verifikasi nanti akan diperiksa aparat penegak hukum,” terang Irman saat menemui aksi FAM, pada Kamis (18/06) pekan lalu.

Irman menuturkan jika masih ditemukan masyarakat Kota Tangerang yang belum menerima bantuan dalam program Jaring Pengaman Sosial, pihaknya menyediakan platfom aplikasi LAKSA.

“Agar masyarakat yang tidak mampu dapat segera menerima bantuan. Intinya Pemkot Tangerang sudah berupaya maksimal untuk penanganan Covid-19,” tegas dia.

BACA JUGA: Dihajar Demo, DPRD Minta Pemkot Tangerang Buka Dana Covid-19 Ke Publik

Dikesempatan lain, Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK akan mengawal anggaran-anggaran Bansos di daerah.

"Salah satu yang jadi konsern pencegahan saat ini memang bansos tersebut," kata dia menjawab pertanyaan awak media BantenExpres, beberapa waktu lalu melalui akun twitternya.  

Sementara itu, Pimpinan DPRD Kota Tangerang sebelumnya juga turut mengomentari aksi-aksi masyarakat Kota Tangerang. Wakil Ketua Tengku Iwan mengatakan wajar bila masyarakat menanyakan transparansi anggaran Covid-19 sepanjang disertai dengan data.

“Ya wajar, selama mereka juga punya data yang bisa digunakan untuk mengajukan keberatanya, silakan. Bagusnya harus diterima, supaya clear dan cepat selesai,” ucap dia beberapa waktu lalu kepada awak media ini.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, fenomena aksi unjuk rasa oleh para aktivis dan mahasiswa yang menuntut keterbukaan dana Covid-19 harus dijawab oleh Pemerintah Kota Tangerang.

“Fenomena ini harus dijawab oleh teman-teman Pemerintah Kota Tangerang, apa yang dituntut oleh masyarakat atau para aktivis. Mereka kan menanyakan anggaran itu, yah disampaikan saja. Baiknya dibuka saja,” ujar Gatot Wibowo di Kantor DPRD Kota Tangerang, Selasa (16/06) lalu. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek